This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

TANGGUNGJAWAB ADALAH MERUPAKAN KEHARUSAN

Bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengemban jabatan yang dipercayakan menjadi pegangan teguh, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ir Ahmad Hadadi M.Si. Menurutnya, tanggung jawab menjadi sebuah keharusan untuk dapat bekerja dengan baik. Terlebih pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan suatu bangsa.

Saat berbincang dengan INILAH, Hadadi mengungkapkan, salah satu tugas prioritasnya saat ini adalah mengawal pelaksanaan alih kelola SMK/SMA dari kota/kabupaten ke provinsi. Meski secara umum pelaksanaan alih kelola ini lancar, namun menurutnya masih banyak hal yang harus disempurnakan. 


"Salah satu tugas utama saya dengan jabatan dan amanah baru ini adalah soal alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Mohon doanya semoga saya bisa melaksanakan jabatan baru ini dengan sebaik-baiknya," papar mantan Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat ini.


Hadadi menungkapkan, sebagai pejabat baru, ia juga terus melakukan konsolidasi internal untuk bersama menjawab tantangan. "Kami fokus ke depan, segala kesuksesan yang tertunda di tahun 2016, kami jadikan motivasi untuk kita lebih baik lagi. Kami bersama akan menatap tahun 2017 dengan semangat memajukan Pendidikan di Jawa Barat," imbuhnya.


Hadadi menambahkan, kinerja Disdik Jabar di Tahun 2017 ini semakin menantang, mengingat berlakunya alih kelola SMA/SMK (Dikmen) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014. Dengan begitu maka sekira 28.000 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikmen dari Kabupaten/Kota kini dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.


"Kenapa alih kelola menjadi sebuah prioritas tahun ini, karena alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Barat menjadi penanda Pendidikan di Jawa Barat harus semakin lebih baik. Bahkan, dengan alih kelola ini, SMA dan SMK dapat mencapai kualitas dunia. Dengan demikian, sumber daya manusia Indonesia mampu memenangi setiap persaingan dunia," tambahnya.


Dalam bincang-bincangnya, Hadadi juga mengungkapkan, perhatian pada akses atau keterjangkauan pendidikan dari masyarakat juga menjadi perhatian Disdik Jabar, terutama berkenaan dengan kondisi geografi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik.


"Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat. Kami menyadari itu karenanya inovasi-inovasi juga akan kami terus coba kembangkan untuk membangun pendidikan di Jawa Barat, mulai dari penyempurnaan sekolah jarak jauh hingga bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu," urainya. (ghiok r)



"Bergaulah dengan Orang Soleh"


BEKERJA Profesional dengan keihklasan dan rasa penuh tanggung jawab menjadi landasan Ir Ahmad Hadadi M.Si dalam menjalani pekerjaan. Pria kelahiran 31 Desember 1961 ini mengaku, sejak memutuskan diri menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pesan yang selalu diingatkan kedua orang tuanya adalah menjadi manusia bertanggung jawab serta pandai menjaga diri dengan bergaul bersama orang-orang soleh.


"Ketika saya memutuskan diri menjadi PNS tahun 1987 lalu. Semuanya mengalir begitu saja. Karena buat saya saat itu yang paling aman adalah kita memiliki pekerjaan. Kalau kemudian ternyata atas kekuasaan Allah kita mendapat kepercayaan lebih dengan menduduki sebuah jabatan itu tentu saja sebuah karunia yang perlu dilaksanakan dengan baik," ujar Hadadi yang juga sempat menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar, periode 2008-2010 ini.


Sedikit berbagi, Hadadi mengungkapkan, sebagai pegangan dalam melangkah, sejak lama ia juga senantiasa manut dengan apa yang menjadi pesan orang tuanya untuk selalu hati-hati dalam pergaulan. Bukan tanpa alasan, pergaulan memiliki dampak besar terhadap kehidupan.


"Bergaulah dengan orang-orang baik dan soleh. Pesan itulah yang selalu saya ingat. Apa yang disampaikan kedua orang tua saya memang benar adanya, karena pergaulan atau pertemanan memiliki dampak besar terhadap perkembangan diri," ujarnya.


Lebih lanjut Hadadi menambahkan, selain sebagai pegangan bagi dirinya, pesan-pesan kedua orang tuanya yang memiliki nilai-nilai kebaikan selama ini tak hanya dilakukannya juga ditularkan seperti pesan bagaimana dirinya harus mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan beragama. 


"Selain pergaulan ada hal lain yang juga sangat penting adalah bagaimana kita bisa memahami pendidikan agama secara benar. Karenanya, salah satu hal yang ingin saya kembangkan saat menjabat sebagai Kadisdik Jabar adalah menularkan semangat pendidikan agama melalui kegiatan ekstra kurikuler," paparnya.


Dikatakan Hadadi, salah satu inovasi yang tengah dicanangkan Disdik Jabar berkaitan dengan pembekalan kepada anak-anak didik adalah untuk menjadikan pendidikan agama sebagai kegiatan ekstra kurikuler utama. Hadadi berharap dengan hal itu, maka diharapkan bekal pendidikan agama terhadap anak-anak akan bisa membentengi prilaku-prilaku menyimpang anak.


Hadadi juga mengaku sangat bersyukur karena saat ini cukup banyak sekolah berbasis pesantren di Jawa Barat. Hal ini menurutnya diharapkan menjadi pembeda dan dapat mendorong bagaimana anak-anak di Jawa Barat bisa tumbuh menjadi generasi cerdas, berahlak mulia, dan menjadi generasi panutan. (ghiok riz)

YPPKP Baleendah Adakan Rapat Program dan Sosialisasi UNBK.

Menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer,atau UNBK, Pengurus YPPKP (Yayasan Pembina Pendidkan Karya Pembangunan) adakan pembinaan program dan juga sosialisasi persiapan UNBK, rapat program dilaksanakan di sekretariat YPPKP Kampus SMA/SMK KP Baleendah, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah KP  SMP/SMA dan SMK se Kabupaten Bandung.

Menurut Hj.Ati Rosmiaty S.E, ini adalah rapat rutin yayasan, diantaranya membahas program-program sekolah, termasuk mensosialisasikan persiapan UNBK disekolah-sekolah KP se Kabupaten Bandung, Sebagai pengurus, kami merasa memiliki kewajiban untuk membina,dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjadikan sekolah KP bagian dari lembaga pendidikan swasta favourite diwilayahnya masing-masing.


Pemprov Jabar Akan Bangun 1.945 RKB Untuk SMA dan SMK.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan akan membangun sekitar 1.945 ruang kelas baru untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan pada 2017.

"Program unggulan yakni melanjutkan RKB atau ruang kelas baru. Untuk RKB pada 2017 untuk SMA negeri ada 420, SMK negeri ada 375, dan untuk hibahnya ada 400, ditambahkan APBN 750 sehingga total 1.945 ruang. Kekurangannya akan dialokasikan di APBD perubahan ," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi di Bandung, Minggu.


Hadadi mengatakan selain pembangunan ruang kelas baru, program unggulan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 2017 ialah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk guru SMA/SMK negeri.



Sebagaimana yang dilansir Antara, "Khusus di Jabar, ada pemberian dana PMU atau pendidikan menengah universial SMA/SMK, yang besarnya Rp700 ribu per siswa per tahun, ditambah Rp1,4 juta dari pusat. PMU ini hanya di Jawa Barat, ini bentuk perhatian Gubernur Jabar," kata dia.



Menurut dia, setelah alih kelola SMU/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi maka pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.



"Alhamdulillah, kami sudah melantik beberapa pejabat untuk kepala UPT, untuk wilayah layanan pendidikan dan untuk memperlancar alih kelola SMA/SMK," kata dia.(ajat sudrajat)

Editor: Unggul Tri Ratomo

Kemdikbud, Komite Sekolah Dilarang adakan Pungutan.

Melalui Permendikbud ini, kami memperkuat komite sekolah yang mana komite tidak boleh melakukan pungutan,"

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan revitalisasi komite sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Melalui Permendikbud ini, kami memperkuat komite sekolah yang mana komite tidak boleh melakukan pungutan," ujar Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sebagaimana dilansir Antara, Dalam Permendikbud tersebut, guru tidak boleh lagi menjadi anggota komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari 30 persen tokoh masyarakat, 50 persen orang tua atau wali murid dan 30 persen berasal dari pakar pendidikan.

Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel

Sementara, tugas dari komite sekolah tersebut yakni memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lain dair masyarakat, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik serta aspirasi peserta didik.

Chatarina menyebutkan ada perbedaan utama dalam penggalangan dana, terutama pada sumbangan, bantuan dan pungutan pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut dibatasi bahwa komite sekolah hanya boleh memungut bantuan dan sumbangan.

"Jadi tidak ada yang namanya pungutan pendidikan. Permendikbud ini bertujuan bukan untuk membebani masyarakat tetapi memberi batasan yang jelas mengenai tugas komite sekolah," papar dia.

Irjen Kemdikbud, Daryanto, mengatakan pengawas sekolah dari dinas pendidikan akan melakukan pengawasan terhadap praktik sumbangan dan bantuan yang ada di sekolah.

"Pengawas sekolah akan melakukan pengawasan langsung di sekolah," kata Daryanto.

Menepis Isu Negatif di Medsos, BI Jabar Bersosialisasi.


Bandung - Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar Siti Astiyah menyatakan dukungannya terhadap adanya inisiatif masyarakat anti-hoax. Terlebih, adanya penyebaran berita bohong yang meragukan keberadaan uang rupiah tahun emisi (TE) 2016 yang baru saja diterbitkan.

Menurutnya, sebagai lembaga bank sentral, pihaknya gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini dilakukan agar masyarakat luas semakin memahami dan meyakini terkait alat pembayaran transaksi sah.

"Adanya gambar palu arit di rupiah TE 2016 itu hoax. Sebenarnya, itu lambang BI yang dicetak dengan teknik rectoverso," kata Siti usai Sosialisasi dan Edukasi Uang NKRI TE 2016 di markas Kodiklat TNI AD, Senin (16/1).

Untuk menepis isu negatif yang beredar di media sosial, dia menyebutkan keterlibatan TNI dan Polri untuk edukasi dan sosialisasi sesuai arahan Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.

Dia menjelaskan, logo BI yang dicetak dengan teknik rectoverso itu agar sulit dipalsukan dan tidak merugikan masyarakat dari praktik pemalsuan. Teknik ini menampilkan sebagian logo, tulisan atau gambar pada satu sisi dan menampilkan bagian lainnya pada sisi satu lainnya. Namun, saat diterawang akan tampil bentuk aslinya sebagai satu kesatuan utuh.

"Teknik ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1993 dengan berbagai cara. Untuk TE 2016, BI menggunakan teknik rectoverso yang diterapkan pada rupiah TE 2001. Jadi, huruf B dan I tersisa tinggal lengkungan dan garis lurusnya saja. Teknik ini selain bukan sesuatu yang baru ini juga digunakan pada mata uang Euro, Baht, Won, dan Pound. Jadi, tidak benar bahwa ada logo palu arit di uang rupiah baru," tuturnya.

Tim Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) KPwBI juga menjelaskan pada forum yang melibatkan personel TNI AD sebanyak 500 orang itu. Di antaranya memberikan pengetahuan terkait gambar pahlawan dalam uang rupiah TE 2016. Pemilihan pahlawan tersebut melalui kajian mendalam dan lintas sektor, serta telah sesuai prosedur yang diatur UU No 7/2011 tentang Mata Uang.

Terkait pemilihan warna yang mirip dengan uang negara lain, ini dilakukan menggunakan skema Munsell. Yakni untuk pecahan dengan angka depan sama digunakan warna yang berbeda secara kontras.

Selain itu, dengan gradasi dan kombinasi yang sekilas tampak aneh tetapi secara detil ternyata unik, maka ini akan semakin mempersulit para calo rupiah palsu, untuk melakukan pekerjaan kotor mereka.

"Dan terkait isu rupiah tidak dicetak Perum Peruri, kita pastikan pencetakan uang ini tetap dilakukan Perum Peruri. Pencetakan rupiah harus dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan sesuai UU tentang Mata Uang Pasal 14 yang mengatur bahwa seluruh rupiah dicetak di BUMN, yaitu Perum Peruri," jelasnya.

Sedangkan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Jabar Mikael Budisatrio mengatakan, dengan beredarnya uang rupiah TE 2016 ini diharapkan tindak pidana pemalsuan mampu ditekan.

Pasalnya, uang baru disebutkannya relatif tidak bisa ditiru. Dengan dilengkapi 9-12 unsur pengaman yang lebih canggih, kata dia, uang yang secara resmi diluncurkan pada 19 Desember 2016 itu relatif lebih sulit dipalsukan.

Fitur keamanan tersebut antara lain tanda air/watermark, benang pengaman, mikroteks dan miniteks, gambar tersembunyi/latent image, tinta berubah warna pada logo BI, gambar saling isi/rectoverso, kode tunanetra/blind code, visible dan invisible ink, cetak efek pelangi/rainbow feature, cetak kasar apabila diraba/intaglio, serta nomor seri yang dibentuk asimetris.

"Ciri keaslian uang rupiah ini sebenarnya dapat dikenali dengan mudah. Yakni dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang). Selain itu, karena rupiah ini merupakan simbol NKRI, terhadap uang ini kita lakukan 3K (kudapat, kusayang, kusimpan)," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Umum Kodiklat TNI AD Brigjen TNI M Effendi merespons positif langkah yang dilakukan KPwBI Jabar ini. Apalagi, sosialisasi dan edukasi ini dilengkapi simulasi yang memperjelas audiens.

"Dengan simulasi ini, kita tidak lagi tergiring isu yang beredar di media sosial," ucapnya. [ito]