This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

YPPKP Baleendah Adakan Rapat Program dan Sosialisasi UNBK.

Menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer,atau UNBK, Pengurus YPPKP (Yayasan Pembina Pendidkan Karya Pembangunan) adakan pembinaan program dan juga sosialisasi persiapan UNBK, rapat program dilaksanakan di sekretariat YPPKP Kampus SMA/SMK KP Baleendah, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah KP  SMP/SMA dan SMK se Kabupaten Bandung.

Menurut Hj.Ati Rosmiaty S.E, ini adalah rapat rutin yayasan, diantaranya membahas program-program sekolah, termasuk mensosialisasikan persiapan UNBK disekolah-sekolah KP se Kabupaten Bandung, Sebagai pengurus, kami merasa memiliki kewajiban untuk membina,dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjadikan sekolah KP bagian dari lembaga pendidikan swasta favourite diwilayahnya masing-masing.


Pemprov Jabar Akan Bangun 1.945 RKB Untuk SMA dan SMK.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan akan membangun sekitar 1.945 ruang kelas baru untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan pada 2017.

"Program unggulan yakni melanjutkan RKB atau ruang kelas baru. Untuk RKB pada 2017 untuk SMA negeri ada 420, SMK negeri ada 375, dan untuk hibahnya ada 400, ditambahkan APBN 750 sehingga total 1.945 ruang. Kekurangannya akan dialokasikan di APBD perubahan ," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi di Bandung, Minggu.


Hadadi mengatakan selain pembangunan ruang kelas baru, program unggulan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 2017 ialah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk guru SMA/SMK negeri.



Sebagaimana yang dilansir Antara, "Khusus di Jabar, ada pemberian dana PMU atau pendidikan menengah universial SMA/SMK, yang besarnya Rp700 ribu per siswa per tahun, ditambah Rp1,4 juta dari pusat. PMU ini hanya di Jawa Barat, ini bentuk perhatian Gubernur Jabar," kata dia.



Menurut dia, setelah alih kelola SMU/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi maka pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.



"Alhamdulillah, kami sudah melantik beberapa pejabat untuk kepala UPT, untuk wilayah layanan pendidikan dan untuk memperlancar alih kelola SMA/SMK," kata dia.(ajat sudrajat)

Editor: Unggul Tri Ratomo

Kemdikbud, Komite Sekolah Dilarang adakan Pungutan.

Melalui Permendikbud ini, kami memperkuat komite sekolah yang mana komite tidak boleh melakukan pungutan,"

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan revitalisasi komite sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Melalui Permendikbud ini, kami memperkuat komite sekolah yang mana komite tidak boleh melakukan pungutan," ujar Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sebagaimana dilansir Antara, Dalam Permendikbud tersebut, guru tidak boleh lagi menjadi anggota komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari 30 persen tokoh masyarakat, 50 persen orang tua atau wali murid dan 30 persen berasal dari pakar pendidikan.

Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel

Sementara, tugas dari komite sekolah tersebut yakni memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lain dair masyarakat, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik serta aspirasi peserta didik.

Chatarina menyebutkan ada perbedaan utama dalam penggalangan dana, terutama pada sumbangan, bantuan dan pungutan pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut dibatasi bahwa komite sekolah hanya boleh memungut bantuan dan sumbangan.

"Jadi tidak ada yang namanya pungutan pendidikan. Permendikbud ini bertujuan bukan untuk membebani masyarakat tetapi memberi batasan yang jelas mengenai tugas komite sekolah," papar dia.

Irjen Kemdikbud, Daryanto, mengatakan pengawas sekolah dari dinas pendidikan akan melakukan pengawasan terhadap praktik sumbangan dan bantuan yang ada di sekolah.

"Pengawas sekolah akan melakukan pengawasan langsung di sekolah," kata Daryanto.

Menepis Isu Negatif di Medsos, BI Jabar Bersosialisasi.


Bandung - Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar Siti Astiyah menyatakan dukungannya terhadap adanya inisiatif masyarakat anti-hoax. Terlebih, adanya penyebaran berita bohong yang meragukan keberadaan uang rupiah tahun emisi (TE) 2016 yang baru saja diterbitkan.

Menurutnya, sebagai lembaga bank sentral, pihaknya gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini dilakukan agar masyarakat luas semakin memahami dan meyakini terkait alat pembayaran transaksi sah.

"Adanya gambar palu arit di rupiah TE 2016 itu hoax. Sebenarnya, itu lambang BI yang dicetak dengan teknik rectoverso," kata Siti usai Sosialisasi dan Edukasi Uang NKRI TE 2016 di markas Kodiklat TNI AD, Senin (16/1).

Untuk menepis isu negatif yang beredar di media sosial, dia menyebutkan keterlibatan TNI dan Polri untuk edukasi dan sosialisasi sesuai arahan Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.

Dia menjelaskan, logo BI yang dicetak dengan teknik rectoverso itu agar sulit dipalsukan dan tidak merugikan masyarakat dari praktik pemalsuan. Teknik ini menampilkan sebagian logo, tulisan atau gambar pada satu sisi dan menampilkan bagian lainnya pada sisi satu lainnya. Namun, saat diterawang akan tampil bentuk aslinya sebagai satu kesatuan utuh.

"Teknik ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1993 dengan berbagai cara. Untuk TE 2016, BI menggunakan teknik rectoverso yang diterapkan pada rupiah TE 2001. Jadi, huruf B dan I tersisa tinggal lengkungan dan garis lurusnya saja. Teknik ini selain bukan sesuatu yang baru ini juga digunakan pada mata uang Euro, Baht, Won, dan Pound. Jadi, tidak benar bahwa ada logo palu arit di uang rupiah baru," tuturnya.

Tim Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) KPwBI juga menjelaskan pada forum yang melibatkan personel TNI AD sebanyak 500 orang itu. Di antaranya memberikan pengetahuan terkait gambar pahlawan dalam uang rupiah TE 2016. Pemilihan pahlawan tersebut melalui kajian mendalam dan lintas sektor, serta telah sesuai prosedur yang diatur UU No 7/2011 tentang Mata Uang.

Terkait pemilihan warna yang mirip dengan uang negara lain, ini dilakukan menggunakan skema Munsell. Yakni untuk pecahan dengan angka depan sama digunakan warna yang berbeda secara kontras.

Selain itu, dengan gradasi dan kombinasi yang sekilas tampak aneh tetapi secara detil ternyata unik, maka ini akan semakin mempersulit para calo rupiah palsu, untuk melakukan pekerjaan kotor mereka.

"Dan terkait isu rupiah tidak dicetak Perum Peruri, kita pastikan pencetakan uang ini tetap dilakukan Perum Peruri. Pencetakan rupiah harus dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan sesuai UU tentang Mata Uang Pasal 14 yang mengatur bahwa seluruh rupiah dicetak di BUMN, yaitu Perum Peruri," jelasnya.

Sedangkan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Jabar Mikael Budisatrio mengatakan, dengan beredarnya uang rupiah TE 2016 ini diharapkan tindak pidana pemalsuan mampu ditekan.

Pasalnya, uang baru disebutkannya relatif tidak bisa ditiru. Dengan dilengkapi 9-12 unsur pengaman yang lebih canggih, kata dia, uang yang secara resmi diluncurkan pada 19 Desember 2016 itu relatif lebih sulit dipalsukan.

Fitur keamanan tersebut antara lain tanda air/watermark, benang pengaman, mikroteks dan miniteks, gambar tersembunyi/latent image, tinta berubah warna pada logo BI, gambar saling isi/rectoverso, kode tunanetra/blind code, visible dan invisible ink, cetak efek pelangi/rainbow feature, cetak kasar apabila diraba/intaglio, serta nomor seri yang dibentuk asimetris.

"Ciri keaslian uang rupiah ini sebenarnya dapat dikenali dengan mudah. Yakni dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang). Selain itu, karena rupiah ini merupakan simbol NKRI, terhadap uang ini kita lakukan 3K (kudapat, kusayang, kusimpan)," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Umum Kodiklat TNI AD Brigjen TNI M Effendi merespons positif langkah yang dilakukan KPwBI Jabar ini. Apalagi, sosialisasi dan edukasi ini dilengkapi simulasi yang memperjelas audiens.

"Dengan simulasi ini, kita tidak lagi tergiring isu yang beredar di media sosial," ucapnya. [ito]

UN 2017, Sekolah Harus Hapuskan Paradigma Curang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengingatkan sekolah-sekolah jangan membangun paradigma curang dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) demi untuk mengejar tingkat kelulusan.

"Sekolah jangan membangun paradigma curang, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses kecurangan tersebut," kata Mendikbud di Jakarta, Jumat. Mendikbud Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selain untuk efisiensi juga bertujuan memperkecil kecurangan.


Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan manargetkan 80 persen UN dilaksanakan melalui UNBK, dan hanya 20 persen saja yang masih berbasis kertas, pensil. "Untuk UN di wilayah pedalaman masih menggunakan kertas pensil, karena keterbatasan infrasruktur," jelasnya.


Hingga saat ini, sekolah siap untuk UNBK baru sekitar 12.023 sekolah, sementara jumlah sekolah yang ikut sebanyak 97.645 unit sekolah. Jumlah sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK akan diumumkan pada 15 Januari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendikbud akan mengadakan sekitar 40.000 unit komputer. "Pengadaan komputer tersebut akan dilakukan pada akhir Januari." Selain itu, juga dilakukan sistem berbagi sumber daya. Sekolah yang tidak memiliki komputer, bisa menumpang di sekolah lain.


Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah mengatakan pelaksanaan UNBK harus diselenggarakan di sekolah yang siap. "Sekolah yang dipilih harus sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," ujar Ferdiansyah.


Ferdiansyah menjelaskan ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan UNBK yakni sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, server yang ada di sekolah karena memakai jaringan lokal, dan waktu sosialisasi. 


"Apabila dari kedelapan syarat tersebut tidak memungkinkan, maka seharusnya benar-benar harus dipilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik," tambah Ferdiansyah.(pewarta Indriani.)
Editor: Suryanto