Tahun 2013 Tak ada Lagi Sekolah Roboh


 
Pencanangan Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Tahun 2011 hingga 20014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir . Mohammad Nuh, DEA. merupakan terobosan luar biasa yang memberi dampak besar bagi dunia pendidikan
dalam jangka panjang. Sebab, sejak pembangunan besar-besaran gedung sekolah di berbagai pelosok tanah air pada dekade 60-70-an yang dikenal dengan istilah “Sekolah Inpres” (Instruksi Presiden), jarang sekali, untuk mengatakan tidak ada, rehabilitasi sekolah. Tiap hari keluhan atas terganggunya proses belajar-mengajar karena rusaknya ruang belajar sekolah mengemuka di media massa, baik cetak maupun elektronik. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbud dianggap tak mempedulikan kondisi tersebut. 

Padahal, kenyataannya, sejak otonomi daerah diberlakukan pada awal tahun 2000, tanggung jawab sekolah berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun Pemerintah cq Kemdikbud tak ingin mempertahankan situasi dilematis tersebut. Bagaimanapun tiap warga negara tanpa kecuali berhak mengakses pendidikan dan mendapatkan pengajaran secara berkualitas. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, itulah amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Beranjak dari dasar tersebut, Kemdikbud bertekad merehabilitasi semua ruang kelas/belajar rusak berat dan menargetkan pada 2013 tak ada lagi gedung sekolah yang rusak. Agar tujuan mulia tersebut terwujud, semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan diharapkan turut terlibat, berpartisipasi menyumbangkan segala kemampuannya demi kemaslahatan rakyat. Kemdikbud sebagai “panglima” program ini, menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, dan masyarakat.

Diharapkan, dengan gerakan yang sinkron, program rehabilitasi ini berjalan lancar, cepat, dan baik. Memang awalnya ini tampak sebagai sebuah tugas yang sangat berat. Bagaimana tidak. Di seluruh Indonesia, ruang kelas/belajar rusak berat di jenjang pendidikan dasar mencapai 194.844 buah. Dana yang dibutuhkan pun triliunan rupiah. Namun Kemdikbud cq Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memandang kondisi tersebut sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen dan strategi yang matang, masalah sebesar apapun dapat ditangani dengan mudah.

Pada tahun 2011, pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp 1,597 triliun untuk merehabilitasi 21.500 ruang kelas/belajar rusak berat. Tahun 2012 ini, telah disiapkan dana sebesar Rp 15,822 triliun untuk merehabilitasi 173.344 ruang kelas/belajar rusak berat. Iklim kondusif Pada dasarnya, Program Rehabilitasi menjawab harapan masyarakat akan kebutuhan tempat belajar yang baik. Infrastruktur yang bagus membawa siswa dan guru pada iklim atau suasana belajar-mengajar yang kondusif. Tak perlu muncul kekhawatiran ruang kelas tiba-tiba roboh. Siswa dapat belajar dengan tenang dan guru bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendidik murid-muridnya.(sisdiknas)

Oleh Dr. Thamrin Kasman*