Dinilai, Kurikulum 2013 Tanpa Arah

Dunia pendidikan di negeri ini belum lepas dari sengkarut persoalan. Ketika kualitas pendidikan kita jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pemerintah justru gemar membuat kebijakan tanpa arah yang jelas. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penanggung jawab pendidikan di Indonesia masih saja mengumbar ketidakpastian. Terakhir, mereka ngotot dan memaksakan kehendak untuk menerapkan kurikulum baru yang akan dimulai Juli 2013 nanti, walau badai kritik datang menerjang. 

Kurikulum anyar tersebut di satu pihak bakal mengurangi jumlah mata pelajaran, akan tetapi di lain pihak menambah jam belajar. misalkan Untuk SD, dari 10 mata pelajaran akan dipangkas menjadi enam mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, agama, olahraga, dan seni. 

Sedangkan untuk SMP, jumlahnya dikurangi dua dari 12 mata pelajaran yang ada, sehingga siswa cukup menekuni pendidikan agama, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Inggris, IPA, IPS, olahraga, seni budaya, serta prakarya. 

Pendidikan memang wajib mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum baru pun,dirancang untuk menyiapkan generasi sesuai dengan zamannya.ujar Mendikbud M Nuh. 

Yang jadi soal, dalih itu pula yang selalu dicuatkan mendikbud-mendikbud sebelumnya untuk merombak kurikulum. Semua alasan menteri itu hanya menunjukkan tidak ada blue print, tidak ada grand design ke mana arah pendidikan kita dibawa. 

Kurikulum Pendidikan kerap berubah ketika menteri pendidikan berganti. Dalam kurun 28 tahun terakhir saja, setidaknya sudah tiga kali kurikulum diganti. Pada 1984, pendidikan menganut model cara belajar siswa aktif, dan pada 2004 dengan kurikulum berbasis kompetensi, dan dua tahun kemudian berganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 
  
Begitulah, kalau pendidikan dikelola sesuai dengan selera mereka yang berkuasa. 

Sepertinya tidak ada yang bagus dari kebijakan bikinan pejabat sebelumnya sehingga mesti dirombak. juga tidak ada jaminan sebuah kurikulum akan bertahan lima tahun, 10 tahun, apalagi 50 tahun ke depan. Alhasil, pendidikan di Republik ini tidak punya arah yang pasti. 

Kurikulum 2013 amat minim dipahami guru, apalagi publik. Cuma ada waktu sekitar enam bulan untuk sosialisasi kepada sekitar 3 juta guru dengan kemampuan yang sangat beragam.. Kurikulum 2013 pun dinilai hanya fokus kepada materi ajar, sementara aspek pedagogis atau metode pengajaran tidak tersentuh. Metode mengajar masih satu arah dari guru ke murid. 

Toh, pemerintah abai dengan seabrek persoalan tersebut. bagi yang berkuasa, kurikulum 2013 ialah harga mati. Desakan agar pelaksanaan kurikulum itu ditunda atau bahkan dibatalkan ibarat melawan angin. 

Kurikulum yang dipaksakan hanya akan membuahkan kebingungan di kalangan guru sebagai pelaksana di lapangan. Para pahlawan tanpa tanda jasa terus saja bekerja di tengah ketidakpastian, diimpit egoisme mereka yang punya kuasa. 

Dalam hal ini kita tidak ingin berburuk sangka kepada Mendikbud. Namun, bukan mustahil kurikulum 2013 dipaksakan, karena adanya dana yang berlimpah dalam pelaksanaannya. Sama seperti program sertifikasi guru yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah, tetapi tidak mengubah kualitas guru. 

Sumber :MICOM 
Editor :Wani Sailan