PGRI Bantah Sunat Uang Guru Honorer

Sebelumnya Pengurus PGRI dituding menyunat uang honor guru. Terkait hal ini Ketua PGRI Kota Bandung Kustiwa membantah adanya pungutan tunjangan oleh oknum anggota persatuan guru republik Indonesia (PGRI) di tiap kecamatan. 

Malahan Kustiwa menantang siapapun guru yang merasa dipotong tunjangannya agar melapor, dan oknum itu akan diberikan tindakan. "Itu tidak benar kalau ada laporan dari sekolah mana, kecamatan mana, siapa oknum PGRI yang memunggut itu, laporkan ke kami," jelas Kustiwa. 

Namun jika terbukti atau memang benar ada pungutan, kata Kustiwa langkah pertama harus dilaporkan terlebih dulu, baru kemudian disertakan alat bukti seperti tanda terima setoran, nama pemungut dan waktu pemungutan. "Kalau terjadi kami selaku organisasi akan menindaklanjuti. dan Nanti ada sanski dari dewan kehormatan, apakah pelanggaran itu terkait kode etik atau kita lihat  lebih dulu ke mana arah pelanggrannya," bebernya. 

Sampai hari ini diakui Kustiwa, belum ada laporan terkait pemotongan tunjangan itu. Malah soal pungutan keanggotaan PGRI sebenarnya tidak dipunggut biaya. "Keanggotan PGRI, Korpri setiap mendaftar pasti mengisi blanko dan formulir di cabang lalu diserahkan ke kota dan itu tidak dipungut apa-apa," tegasnya. 

Sedang terkait tunjangan dari dana hibah yang turun hanya setengahnya diakui Kustiwa memang dibagi pertahapan alias tidak sekaligus. "Mekanisme dana hibah itu kan pemindahanh buku dari rekening PGRI ke rekening guru honor dibagi dalam 4 tahap . Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. 

Sudah cair. 

Kami hanya ingin membagi dan itu hak mereka tidak boleh dikurangi," paparnya. Pembagian dilakukan bertahap mengingat kelengkapan dari cabang ditunjang dari daftar hadir guru di setiap unit kerjanya, sehingga tunjangan diberikan bila guru bekerja terlebih dulu. "Sejauh ini mekanisme pencairan rekening ke rekening perorangan tidak mungkin ada potongan atau pungutan. Dan sampai hari ini belum ada laporan adanya punggutan dan memang tidak ada punggutan ke PGRI sepeserpun," tegasnya. 

Seperti diberitakan dengan alasan untuk hari ulang tahun persatuan guru republik Indonesia (PGRI) dan kartu keanggotaan PGRI, sekitar 17 ribu guru honorer di Kota Bandung terpaksa tunjangannya disunat sekitar Rp 20.000 hinggga Rp 100.000. Ternyata pemotongan oleh oknum PGRI di setiap kecamatam itu sudah berlangsung lama, dimana setiap pencairan tunjangan bagi guru honorer selalu dibarengi potongan untuk berbagai kegiatan. 

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota bandung Yayan Erdian mengatakan, "Kalau potongan variatif, tiap kecamatan memang berbeda-beda, untuk pencairan yang terakhir ini alasannya pertama, untuk mempercepat pencairan, selanjutnya untuk kegiatan HUT PGRI dan kemudian untuk pembuatan kartu anggota PGRI," tegasnya.

Menurut Yayan sebenarnya tidak semua guru otomatis menjadi anggota PGRI, oleh karenanya pemotongan itu dinilai tidak benar. Sebenarnya "PGRI sudah dikasih uang operasional sebesar  Rp 180jt, dan soal kartu keangotaan dan HUT PGRI itu juga dinilai pemaksaan, terlebih kami bukan anggota PGRI," jelasnya lagi. 

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Surya Wijaya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) bahwa, guru honorer selalu diminta oleh oknum-oknum PGRI itu sekitar Rp 100.000 - Rp 150.000. Selain itu dana hibah bagi tenaga honorer sekitar Rp 50 miliar dari Pemkot Bandung yang diurus PGRI, ternyata dalam proses pencairannya hanya dicairkan setengahnya yakni pada bulan Juli. "Dan setengahnya ini ada pengendapan, apakah di rekening organisasi atau di rekening pribadi," tuding Surya. 

Sumber : Inilahkoran.com 
Penulis : Evi Damayanti [ito] 
Editor : Wani Sailan