Dana Abadi Pendidikan Rawan Korupsi

Dana pengembangan pendidikan nasional atau dana abadi pendidikan yang sedianya akan digunakan pada 2013 ini kembali mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Anggaran ini dianggap rawan diselewengkan. 

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup besar kemampuannya dalam membiayai pendidikan sehingga tidak perlu ada dana abadi ini. 

"Sebenarnya, dari penetapan dana saja sudah memicu pertanyaan kita semua, karena mekanismenya tidak melalui APBN. dan ini sangan rawan dipolitisasi dan dikorupsi, apalagi nanti penggunaannya menjelang tahun 2014," kata Febri dalam siaran pers Indonesia Education Outlook 2013, Rabu (2/1/2013). 

Tidak hanya itu, penetapan anggaran ini juga tidak dilandasi dasar hukum yang kuat. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, termasuk masalah anggaran, harus sesuai dengan undang-undang yang ada agar tidak muncul permasalahan yang berujung merugikan masyarakat. 

"Kami tahu banyak program pendidikan yang harus dibiayai dan butuh anggaran yang besar, tapi kenapa harus pakai dana abadi seperti ini," ujar Febri. ICW juga mengkritik keberadaan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola pengembangan dana abadi ini. 

Menurutnya, anggaran semacam ini semestinya dimasukkan saja dalam anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam APBN sehingga dapat diawasi oleh DPR dan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

Seperti diketahui, dana pengembangan pendidikan nasional atau dana abadi pendidikan yang digagas sejak 2010 ini diperkirakan telah mencapai Rp 15 triliun. Pemerintah telah membentuk BLU untuk mengelola dana abadi pendidikan tersebut. Dana abadi pendidikan dipisahkan dari anggaran Kemendikbud di APBN karena yang dimanfaatkan pengembangannya atau bunganya. 

Penggunaan dana abadi pendidikan hanya diperbolehkan untuk tiga hal, yakni beasiswa pendidikan S-2 dan S-3, penelitian-penelitian untuk skala kepentingan nasional, dan perbaikan infrastruktur pendidikan karena bencana. 

Pengelolaan dan abadi tersebut dinilai dipisahkan dengan anggaran Kemendikbud, karena tujuan dari dana abadi agar pihak kementerian dapat menabung dari anggaran fungsi pendidikan tiap tahunnya. Sementara jika digabung dalam APBN, berarti dana tersebut harus dihabiskan dalam setahun masa anggaran.

Anggaran tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau dana abadi pendidikan patut dipertanyakan. Pasalnya, penggunaan bunga bank dari dana tersebut dinilai tidak transparan.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, sejak 2010, pemerintah telah mengalokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional hingga Rp 15,6 triliun.

Namun, kata dia, tak pernah dilaporkan besaran bunga dari dana tersebut. "Berapa bunganya setiap tahun, tentu jumlahnya bertambah terus? Kok belum dilaporkan kepada DPR? Kalau benar demikian, siapa saja yang memakan bunga dari dana abadi pendidikan ini?" kata Uchok dalam siaran persnya, Kamis (3/1/2013). Riana Afifah. 

Editor : Wani Sailan