DPR Tahan Rekomendasi Kurikulum Baru

Pemerintah berencana menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013/2014 yang dimulai Juli mendatang. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengantongi rekomendasi dari DPR. Pasalnya, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR belum yakin dengan persiapan yang dilakukan Kemendikbud. 

Anggota Panja Kurikulum, Ferdiansyah menyatakan, rapat antara Panja dengan Kemdikbud kemarin (17/1), belum mengambil keputusa apapun. Sebab, Panja masih harus meminta masukan dari berbagai pihak supaya kurikulum baru benar-benar siap dari segala sisi. 

“Kemudian Panja mencermati masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab Kemdikbud. Misalnya jumlah anggaran pelatihan guru 2014-2015 itu berapa, guru yang mau dilatih berapa, itu belum terjawab,” kata Ferdiansyah.

Politisi Golkar ini mengatakan, Panja Kurikulum ingin Kemdikbud memberikan jawaban secara tertulis, termasuk menjelaskan secara rinci tentang metode pelatihan untuk guru inti. Selain itu, lanjutnya, harus ada yang paling bertanggung jawab jika kelak kurikulum baru gagal dilaksanakan. 

Semestinya harus ada parameter keberhasilan dan kegagalan tentang kurikulum tersebut. "Bagaimana dikatakan berhasil, bagaimana dikatakan gagal, itu semua harus lengkap,” tegasnya. Karenanya secara umum Panja menilai Kemdikbud belum siap untuk pelaksanaan kurikulum baru pada tahun 2013 ini. Untuk itu ke depan, Panja menginginkan adanya pembahasan komprehensif sebelum memberikan rekomendasi. “Karena ini menyangkut orang banyak, karena, kalau gagal tidak bisa diulang. Sementara Kemdikbud dalam penyampaian dokumen yang kita minta itu penyampaiannya dicicil. Atinya kami menilai kemdikbud belum siap,” ujarnya.(fat/jpnn) 

Seperti yang disampaikan beberapa tokoh dan praktisi pendidikan dalam obrolan serius mencari solusi (Obsesi) yang mengupas pemberlakukan kurikulum baru 2013, menyatakan, Kualitas Sumber Daya (SDM) guru kembali menjadi sorortan masyarakat. mengenai sertifikasi dan kinerja guru harus dikaji lebih dalam lagi. Sebab, kata dia, masih banyak sertifikasi yang diberikan kepada guru tidak sesuai dengan aplikasi yang diterapkan di lapangan, secara subtansial tidak melihat perubahan yang gradual pada perubahan kurikulum. perubahan kinerja guru harus ditingkatkan lagi sehingga bisa mengimbangi perubahan kurikulum 2013. dan “Peningkatan SDM guru yang harusnya diupayakan,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Mat Nur menilai, pemerintah masih bingung dalam menyusun  kerangka kurikulum. “Kurikulum kita masih lemah dalam aspek kognitifnya. Maka ke depannya perlu ada perubahan dalam program penataran SDM para guru, sehingga para pendidik bisa menjadi lebih optimal,” bebernya. 

Dia juga menyoroti tentang perubahan kurikulum 2013 yang memberikan porsi cukup besar pada mata pelajaran agama. “Untuk SD mendapatkan porsi empat jam mata pelajaran. menurutnya itu merupakan langkah maju yang diambil pemerintah,” terangnya. 

Sekretaris Jendral FSGI Retno Listyarti, menyatakan, pihaknya tidak kaget melihat kesenjangan antara anggaran buku dan guru dalam persiapan pelaksanaan kurikulum 2013. Pasalnya FSGI telah memprediksi nantinya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kembali akan minta tambahan anggaran. dalam hal ini "FSGI sudah menyampaikan dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bahwa hasil penghitungan FSGI sangat tidak mungkin biayanya hanya Rp684 M, ada dugaan pihak  Kemendikbud akan minta lagi kekurangannya," ujar Retno Listyarti.(jpnn)

Sejak awal, lanjutnya, FSGI sudah menduga anggaran buku dan pelatihan guru dalam persiapan kurikulum akan terus membengkak. Karena FSGI menemukan data pengajuan anggaran untuk Direktorat SD dan SMP tidak menganggarkan pengadaan buku, dan pengadaan silabus kurikulum. Namun tetap saja biaya diklat guru mendapat porsi yang jauh lebih sedikit. "Anggaran pelatihan guru sangat minimalis agar dapat persetujuan DPR. Karena hanya bisa digunakan untuk pelatihan 1-2 hari saja. Ini politisasi anggaran namanya," tegas Retno yang sejak awal menolak perubahan kurikulum. 

Soal anggaran pelatihan lebih kecil dari pengadaan buku, Dia memastikan Kemdikbud beralasan bahwa jumlah buku yang dicetak banyaknya puluhan juta eksemplar, berbeda dengan pelatihan guru yang hanya melatih 40 ribu master teacher dan 350 guru mata pelajaran/kelas. dinilai "Ini mengindikasi kepentingan proyek dan menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membangun kapasitas guru," tudingnya. 

Sebelumnya DPR juga meminta penjelasan soal anggaran yang sebenarnya dan pasti untuk kurikulum ini. Sebab yang terjadi kebutuhan anggaran selalu berubah. karena pada awalnya untuk anggaran buku dan guru yang disetujui DPR Rp648 miliar, tapi dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Selasa kemarin, anggaran proyek buku tiba-tiba membengkak menjadi Rp1 triliun lebih.(Fat/jpnn) 

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform, Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen menilai tidak ada perubahan yang radikal dan fundamental dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 yang sudah disiapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Justru, perubahan kurikulum dalam waktu sangat singkat ini mengasumsikan arah pendidikan nasional belum jelas. Sebaiknya, saran dia, perubahan ini kalau memang mau menjawab tantangan masa depan, perubahannya harus dimulai dari tatanan filosofisnya. Kalau tidak dari tatanannya maka tidak akan ada pengaruh yang besar bagi pendidikan nasional. "Kecuali yang terjadi adalah, akan ada kesibukan pada proyek perbukuan dan pelatihan guru," kata Abduhzen saat berbincang dengan JPNN di Jakarta, Rabu (16/1).

Editor  : Wani Sailan.