Konstitusi RSBI Menunggu Putusan MK

Setelah pernah meminta kejelasan terkait kasus sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), Indonesia Corruption Watch (ICW) akhirnya mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan percepatan putusan kasus RSBI. Pasalnya, perkara RSBI ini telah berjalan selama setahun sejak diajukan. 

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan masalah RSBI ini sejak Desember 2011. Sementara itu, pembacaan kesimpulan dari proses sidang yang telah berjalan sudah dilakukan pada Juni lalu. Namun, keputusan dihapuskan atau keberadaan RSBI ini tidak kunjung ada. "Padahal, banyak perkara yang diajukan pada saat yang sama, dan keputusannya telah dikeluarkan oleh MK," ujar Febri .

Dalam kesempatan ini, ia mengutip paragraf ketujuh penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan MK harus dijalankan dengan sederhana dan cepat. Hal ini jelas mengharuskan MK cepat dalam menjalankan proses dan memutuskan kasus. 

"MK harus segera memutus perkara ini. Jika MK tidak memenuhinya, maka kami akan mengajukan sengketa pada Komisi Informasi Pusat," ungkap Febri. Uniknya, ICW membawa surat raksasa yang berisi permohonan percepatan putusan masalah RSBI yang kemudian kali ini diserahkan kepada MK. 

Selain itu, ICW juga membawa surat dengan isi serupa yang berasal dari Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI). "Sengaja kami berikan yang besar agar terlihat. Untuk putusan, kami hormati apa pun itu. Tapi jika tidak dikabulkan, langkah selanjutnya kami masih belum tahu," ujar Febri. 

Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan 1300-an sekolah berlabel RSBI. 

Keberadaan RSBI ini dinilai telah mendiskriminasi warga negara miskin dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Jika pembatalan pasal ini dikabulkan, maka status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga dilarang.

Menanti takdir

Berbagai protes pun dialamatkan kepada penyelenggaraan RSBI. Puncaknya adalah saat sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Komersialisasi Pendidikan (KMAKP) "menggeruduk" gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut MK melakukan uji petik (judicial review) pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur RSBI/SBI.

 Menurut Tim Advokasi Anti Komersialisasi Pendidikan, kebijakan RSBI melanggar hak anak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kastanisasi yang tercipta bukan didasarkan pada kemampuan medik, tapi uang. Beberapa fakta menunjukkan prestasi akademik tidak selalu berkorelasi dengan status sekolah. Pada hasil UN SMA tahun ini, nilai UN tertinggi nasional bukan berasal dari siswa di sekolah RSBI, melainkan Mutiarani, seorang siswi dari SMK Negeri 2 Semarang. Ironisnya, sedikitnya belasan siswa sekolah RSBI di Jakarta tidak lulus UN tahun ini.

Pro dan kontra akan kehadiran RSBI ini berlanjut ke sidang MK guna memperoleh penegasan konstitusi. Selama beberapa kali masa sidang, sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk mewakili kedua belah pihak memaparkan argumentasinya mengenai RSBI.

Pada 2011 yang lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud sebenarnya telah mengevaluasi 1.329 sekolah berlabel RSBI. Buntutnya dipertengahan tahun yang sama, pemberian izin bagi sekolah yang ingin mengajukan menjadi RSBI dihentikan oleh pemerintah. dan Pemerintah tak pernah secara lugas menyampaikan alasan diberhentikannya pemberian izin tersebut. Yang jelas, hanya izinnya saja yang dihentikan, tapi RSBI tetap berjalan, dan belum dibubarkan.

Selama persidangan, pihak tergugat selalu berikukuh mempertahankan RSBI. Pemerintah memiliki anggapan, RSBI merupakan wadah khusus untuk mencetak sumber daya berkaliber internasional. "Kemampuan akademik berbeda, wajar kalau kita lakukan secara khusus," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto.

Lantas, bagaimanakah nasib RSBI selanjutnya? Tetap diselenggarakan atau takdir berkata lain? Semua menunggu putusan MK... (Riana Afifah.) 

Editor : Wani Sailan