RSBI Dihapus, Dicurigai Akan Terbentuk SKM

Koalisi Anti-Komersialisasi Pendidikan mulai mencium gelagat pemerintah yang ingin menyiasati agar sekolah eks RSBI tetap bisa mendapat fasilitas lebih dibanding sekolah lainnya. 

Gelagat itu tersirat dari dibolehkannya sekolah eks RSBI menerima sumbangan dari wali murid. "Pemerintah terkesan berusaha untuk menyiasati putusan MK terkait dengan penyelenggaraan RSBI," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Julianta.

Sebagai salah satu pemohon pembatalan pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas yang mengatur soal RSBI, ICW mencium upaya pemerintah yang ingin mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembubaran RSBI dengan menyelenggarakan Sekolah Berkategori Mandiri (SKM) pengganti RSBI yang telah dihapus oleh MK pada tanggal 8 Januari 2013. 

Selain itu, ICW juga menduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyiasati anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program RSBI menjadi dana hibah kompetisi. Dua kebijakan Mendikbud ini jelas bertentangan dengan semangat putusan MK yang menyatakan bahwa R/SBI bertentangan dengan konstitusi. 

Sebelumnya Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas dibatalkan MK karena prinsip dan semangat penyelenggaran RSBI bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaran SKM yang akan didukung oleh dana hibah kompetisi jelas akan menimbulkan bentuk diskriminasi baru antara sekolah unggulan dan terbelakang.

"Alokasi dana hibah tersebut jelas mudah ditebak karena pasti akan jatuh pada sekolah bermutu di Pulau Jawa dan tidak pada sekolah di luar jawa," tukas Siti.(Fat/jpnn) Selain itu, atas dicabutnya status RSBI/SBI ini, pihak kemdikbud masih melihat celah, dan akan arahkan Eks RSBI menghimpun Sumbangan.

Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar Kemendikbud, Suyanto, mengaku tidak khawatir pembubaran RSBI ini, karena menurutnya sekolah yang dianggap unggulan itu tidak kekurangan dana. Sebab, eks RSBI tetap diperbolehkan menerima sumbangan dari wali murid. 

Suyanto menjelaskan, Sebelumnya kita sudah menerbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. “Saya yakin semua eks RSBI mampu tanpa dibantu pemerintah. Kalaupun orang tua mau menyumbang,tentu dibolehkan sesuai dengan Permen 44/2012,” kata Suyanto 

Namun dia menekankan bahwa sumbangan itu bukan pungutan seperti yang selama ini dibolehkan di RSBI. Sebab, sesuai beleid itu maka semua sekolah boleh meneriman sumbangan dari orang tua siswa. “Tapi bukan pungutan. Rp 1 juta boleh, Rp 1 miliar juga boleh. Makanya saya tidak khawatir eks RSBI kekurangan dana. 

Ada celah masyarakat bisa dimintai sumbangan.

Jika sumbangan dilaksanakan dikhawatirkan nantinya PP 44 Tahun 2012 itu bakal diselewengkan oleh sekolah eks RSBI untuk melakukan pungutan dengan dalih menghimpun sumbangan. Dalam hal ini Kemendikbud memastikan akan ada sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran atas Permen itu. dan “Akan dikenakan sanksi, kalau ada sekolah yang langgar dan tetap melakukan pungutan. Terima sumbangan boleh,” ujar Wamendikbud Musliar Kasim. 

Sebelumnya Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, selama ini sekitar 239 SD berlabel RSBI mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui dana block grant. Setiap SD RSBI mendapat bantuan sekitar Rp200 juta per tahun. Dana serupa juga digelontorkan ke SMP RSBI yang jumlahnya 356 dengan anggaran masing-masing sekolah sekitar Rp300 juta per tahun. 

Patut diketahui, untuk tahun 2013, subsidi RSBI yang jauh sebelumnya sudah dianggarkan melalui APBN masih tetap bisa disalurkan ke sekolah eks RSBI dengan melalui system hibah kompetisi, layaknya program yang berjalan di Perguruan Tinggi (PT). Dalam perburuan dana hibah ini pun eks sekolah RSBI yang kembali melebur menjadi sekolah mandiri harus berkompetisi mendapatkannya bersama sekolah umum lainnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penghapusan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.dan Dia mengingatkan, keputusan MK itu final dan mengikat, karenanya harus ditindaklanjuti. “Kami (pimpinan) akan meminta kepada pimpinan Komisi X dan Mendikbud terkait pelaksanaan dari judicial review ini,” katanya.

Masih menurut Taufik, dalam pelaksanaan RSBI itu tidak sedikit ada penyelewengan dalam pelaksanaan teknisnya. “Karena, saya mendengar dan mendapat masukan dari pengamat pendidikan, memang selama ini anak didik yang masuk RSBI dengan yang tidak itu ada kesenjangan sosial,” ujarnya.

Taufik menegaskan, setelah RSBI ini dibubarkan jangan ada lagi akal-akalan, yang nantinya  muncul istilah-istilah lain yang mirip dengan RSBI  yang tidak menimbulkan semangat kesetaraan dalam wajah pendidikan. “Jadi, saya berharap jangan sampai ketika RSBI itu dibubarkan tetapi muncul istilah lain yang menjadi akal-akalan untuk menyamakan konsep RSBI tersebut,” kata pria yang juga menjabat selaku sekretaris jenderal PAN itu. (boy/jpnn)

Editor : Wani Sailan.