Tanpa Label, Kualitas Pendidikan Tetap Diutamakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tidak akan mengubah pelayanan terhadap siswa dan kualitas pendidikan yang ada. 

Sekolah-sekolah harus tetap menjalankan program-program yang ada sesuai dengan rencana, termasuk beberapa sekolah RSBI yang ada di Kabupaten Bandung. "RSBI itu label. Setelah dibatalkan, kami tetap berjalan sebagaimana mestinya. Paling penting tidak akan mengubah pelayanan kepada siswa, karena itu yang utama," ungkap M. Arifin Humas SMAN 1 Baleendah 

Ia mengatakan akan tetap melanjutkan program sesuai rencana sambil menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hanya saja, untuk tahun depan, pihaknya akan menyesuaikan regulasi yang berlaku dan sudah siap untuk hal itu. "Untuk tahun ajaran ini tinggal selesaikan lima bulan. Untuk Tahun Ajaran 2013/2014 nanti pastinya akan ada petunjuk lebih lanjut. Kami akan ikuti regulasinya," ujarnya. 

Opan guru di sekolah tersebut mengatakan, tanpa label RSBI atau tidak, pihak SMAN 1 BE tetap akan mempertahankan prestasi yang sudah ada, bahkan meningkatkannya. Dia bertekad, aktivitas siswa terkait kejuaraan dan prestasi tetap akan dijalankan dan mendapat perhatian khusus. 

Secara umum, ia yakin, putusan MK tidak berpengaruh besar kepada kualitas pendidikan. Hanya saja, Opan mengkhawatirkan munculnya dampak psikologis terhadap para siswa. tetapi sampai saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap siswa. 

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H.Juhana. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kemdikbud. Ia juga menjamin tidak akan terjadi penurunan kualitas pendidikan meski RSBI dihapuskan. "Tidak akan ada penurunan kualitas. Pada prinsipnya sekolah bermutu itu akan dibutuhkan masyarakat," katanya. 

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman RI Budhi, di TV One mengatakan, pihaknya menyambut positif putusan MK tersebut. Secara langsung ataupun tidak langsung, Pasal 50 (3) UU Sisdiknas tentang RSBI itu telah menimbulkan diskriminasi dan biaya tinggi atau komersialisasi dalam pelayanan pendidikan. Diharapkan "Jajaran terkait segera menjalankan putusan MK tersebut agar pelayanan pendidikan di Indonesia lebih berkeadilan sosial," katanya. 

 Editor : Wani Sailan.