DN, PNS Jangan Jadi Srigala Berbulu Domba


Seiring dengan masuknya sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Kab. Bandung yang menjadi anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), Bupati Dadang M. Naser berpesan agar tidak berperilaku seperti serigala yang berbulu domba. 

Menjadi anggota LCKI mestinya harus bisa menahan diri untuk melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan negara. "Dengan terbentuknya LCKI, paling tidak dalam diri PNS itu sendiri sudah harus mampu mencegah niat untuk berperilaku melawan hukum. 

Peluang PNS untuk melakukan penyimpangan itu sangatlah terbuka, karena mereka yang mengelola keuangan daerah. Oleh karenanya sebagai anggota LCKI, jangan sampai berperilaku seperti srigala berbulu domba," kata Bupati seusai mengikuti acara Pelantikan dan Pengukuhan Badan Pengurus Daerah (BPD) LCKI Kab. Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Gedung Moch. Toha Soreang, Kamis (7/3). 

Bupati Dadang Naser menyambut baik pembentukan LCKI di Kab. Bandung dalam mencegah timbulnya berbagai aksi kejahatan. Hingga kini wilayah Kab. Bandung relatif aman dibandingkan daerah lain, tidak terjadi tawuran pelajar, maupun tidak pernah terjadinya konflik antar-suku. namun, "Yang perlu mendapat perhatian itu menyangkut kesenjangan sosial yang bisa memicu aksi kejahatan. Persoalan kesenjangan sosial ini bisa diatasi seandainya nu beungharna bageur, nu miskin ulah sombong," ujarnya. 

Jadi contoh 

Acara pelantikan BPD LCKI Kab. Bandung dan KBB di antaranya dihadiri Ketua Harian Pusat LCKI Irjen Pol. (Purn.) I Ketut Astawa, Sekda Kab. Bandung Sofian Nataprawira, Sekda KBB Maman S. Sunjaya. Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Kab. Bandung, Bambang Budiraharjo dilantik sebagai Ketua LCKI Kab. Bandung, dan Sekda KBB Maman S. Sunjaya sebagai Ketua LCKI KBB. 

I Ketut Astawa berpesan, pengurus BPD LCKI yang dilantik harus memberi contoh serta harus memberikan kontribusi nyata dalam rangka menunjang sisi keamanan. "Semua anggota LCKI yang baru saja dilantik, harus peka dan sigap dalam menyikapi perkembangan situasi di lingkungannya masing-masing. 

Pencegahan itu jauh lebih baik daripada menindak. "Kejahatan itu seumur dengan manusia. Sekalipun kejahatan itu tidak bisa dihilangkan di muka bumi, sebenarnya bisa dikurangi dan dikontrol. Maraknya kejahatan akibat kelemahan dari kontrol," kata Ketut Astawa. 

Menurutnya, aksi kejahatan bisa saja terjadi bila ada peluang. Seperti orang menyimpan uang dalam jumlah besar di rumah, bisa mengundang orang untuk berperilaku jahat.

Ditagih Aset Oleh KBB Bupati Hanya Tersenyum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Maman S. Sunjaya secara terbuka meminta Bupati Bandung, Dadang M. Naser untuk segera menyerahkan aset Kabupaten Bandung yang belum diberikan kepada Pemkab Bandung Barat. Permintaan Maman dilontarkan saat menyampaikan sambutan pada acara "Pelantikan dan Pengukuhan Badan Pengurus Daerah (BPD) Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Bandung dan KBB"

"Saya hanya memohon agar sisa aset milik Kabupaten Bandung yang berada di wilayah KBB segera diserahkan. Persoalan aset ini sangat berpengaruh kepada penilaian opini keuangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), baik bagi Pemkab Bandung Barat maupun Pemkab Bandung selaku kabupaten induk," kata Maman.

Dijelaskannya, Pemkab Bandung Barat tengah berupaya menaikkan opini BPK dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Ia menambahkan, aset yang belum diserahkan bisa mengganjal harapan untuk mendapatkan opini WTP. Aset senilai Rp 40 miliar yang belum diserahkan, lanjut Maman, merupakan hasil evaluasi dan temuan di lapangan. Temuan ini, katanya, di luar database aset yang telah dilimpahkan.

Dikatakannya, setelah terjadi pelimpahan, ternyata ditemukan sejumlah aset tidak bergerak seperti tanah milik Pemkab Bandung yang belum terserahkan. "Dalam penyerahan awal, aset tidak bergerak ini tidak tercatat. Tapi setelah tim dari Pemkab Bandung Barat dan Pemkab Bandung kembali melakukan penelusuran, aset itu ditemukan. Sekarang, rumusannya sudah dibuat. Tinggal pelaksanaan penyerahan saja. Mudah-mudahan bulan ini bisa beres," tandasnya.

PDAM takkan diserahkan

Menanggapi "tagihan" Sekda KBB itu, Bupati Bandung hanya tersenyum. Usai acara, ia mengakui, masih ada beberapa hal yang perlu lebih disempurnakan dalam penyerahan aset kepada KBB. Persoalan itu muncul setelah terjadi perbedaan nilai aset yang diserahkan dengan hasil verifikasi dan validasi data. Meskipun demikian, ia memastikan aset itu bakal segera diserahkan, kecuali PDAM Tirta Raharja.

"Aset Pemkab Bandung yang existing di KBB harus diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat. Kecuali PDAM Tirta Raharja merupakan aset terpisah yang tidak akan diserahkan," kata bupati.

Editor  :W.Saialan