91 Kepala Sekolah Akan Kena Periodeisasi


Periodisasi Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung tinggal menunggu petunjuk teknis yang hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung. "Mudah-mudahan pelaksanaan periodisasi kepala sekolah di Kab. Bandung paling cepat akhir tahun ini. Pokoknya, tidak akan lepas dari tahun ini," ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kab. Bandung, Juhana kepada wartawan di Soreang. 

Juhana menuturkan hingga kini, belum ada peno lakan dari para kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode terhadap rencana periodisasi kepala sekolah.  Namun, dari sisi psikologis banyak kepala sekolah yang menunjukkan penolakan. "Kalau secara teknis dan institusi, tidak ada kepala sekolah yang menolak rencana periodisasi," tuturnya. 

Sedangkan mengenai jumlah kepala sekolah yang terkena periodisasi, totalnya mencapai 91 kepala sekolah. diantaranya untuk Sekolah Dasar (SD) ada sekitar 80 kepala sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak enam kepala sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) ada tiga kepala sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dua kepala sekolah. 

Dalam hal ini; kami masih mengkaji berapa jumlah kepala sekolah yang terkena periodisasi tersebut, Tapi, berdasarkan catatan ada sekitar 91 sekolah yang mengalami kekosongan," tambahnya. dan Juhana menyebutkan, untuk posisi Kepsek SD sudah dilakukan testing dan ada sekitar 80 orang yang masuk waiting list. Bahkan testing kepala SMA dan SMK pun sudah dilakukan. "Yang saat ini sedang berlangsung testing adalah untuk Kepsek SMP," tandasnya. 

Sedangkan seleksi ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). jadi Disdikbud tidak terlibat dalam testing dan seleksi kepala sekolah yang sudah dilakukan, dan  "Kami hanya menerima pendaftaran dan mengurus administrasi, lalu setelah terkumpul diserahkan pada LPMP untuk dites dan diseleksi," tandasnya pula 

Dijelaskan juga bahwa, yang mendaftar untuk ikut seleksi kepala sekolah banyak dari kalangan guru. Mereka dinilai kinerjanya, kemudian didaftarkan ke Disdikbud untuk dilihat administrasi. Juhana menolak anggapan jika dalam pendaftaran itu ada sejumlah uang yang harus disiapkan oleh para peserta seleksi calon kepala sekolah. "Dana yang keluar dari para calon, hanya sebatas untuk keperluan dirinya sendiri seperti fotokopi berkas maupun untuk keperluan lainnya. Itu cost pribadi," tegasnya.

Terkait dengan banyaknya para Kepala sekolah yang merasa dirugikan dengan adanya Periodeisasi tersebut banyak pula tanggapan dari berbagai elemen pedidikan bahwa para Kepala Sekolah terkena dampak dari aturan ini kiranya tidak perlu resah, mengingat awal mereka juga awal dari seorang guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. jadi tidak harus merasa kehilangan jabatan, hanay saja diharapkan pelaksanaan dan pemberlakuan periodeisasi ini harus ditindaklanjuti seadil-adilnya dalam artian tidak tebang pilih.

Editor  W.Sailan