Disdikbud Dukung Sekolah Gratis Hingga SMA/SMK


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung mengusulkan pembebasan biaya operasional bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2014. Untuk merealisasikan usulan itu, perlu anggaran sekitar Rp 22 miliar yang harus disiapkan Pemkab Bandung. 
"Kebutuhan anggaran sebesar itu akan diusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung dan DPRD Kab. Bandung. 

Tentunya usulan yang juga menjadi harapan Pak Bupati ini tidak sampai membebani anggaran daerah. Bila dipandang APBD Kab. Bandung mencukupi, bisa saja usulan ini terealisasi tahun 2014," kata Kadisdikbud Kab. Bandung, Juhana di Katapang, Kamis (29/8). 

Mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Biaya Pendidikan, untuk tingkat SMA/SMK standar biaya pendidikannya Rp 1.850.000/tahun. Biaya tersebut baru ada dari pusat Rp 1 juta/siswa/tahun yang bersumber dari pusat, dan Pemprov Jabar Rp 200.000, dan Pemkab Bandung yang merencanakan bantuan sebesar Rp 300.000/siswa/tahun. 

"Jika komposisi bantuannya masih seperti itu, jelas sekali masih kurang Rp 350.000/siswa/tahun, sehingga belum memenuhi biaya standar pendidikan. Untuk menutupi kekurangannya, paling memungkinkan Pemprov Jabar menaikkan bantuan dari Rp 200.000 menjadi Rp 550.000, sehingga pas dengan standar pendidikan yang tertuang dalam peraturan Mendiknas,dan ini telah diusulkan penambahan anggaran melalui Ketua PGRI Jawa Barat Edi Permadi. 

Menurut Juhana, pembebasan biaya operasional SMA/SMK sudah masuk dalam pembahasan sasaran siswanya. Dijelaskan pula, biaya pendidikan itu terbagi dalam biaya investasi seperti biaya pembangunan gedung sekolah, biaya operasional yang lebih menitikberatkan pada sarana penunjang kegiatan belajar, dan biaya personal ongkos ke sekolah, jajan, dsb. 

Biaya pendidikan yang ditanggung Pemkab Bandung hanya penamabahan biaya operasional, sedangkan biaya operasional akan diserahkan pada masing-masing orangtua siswa. dan "Khusus siswa dari keluarga mampu, ada wacana tidak dibebaskan. Hanya bentuknya iuran rutin seperti yang berlaku sekarang, atau dalam bentuk konstribusi lain," tandasnya. Ia berharap, dibebaskannya biaya operasional bisa menekan jumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SMP ke SMA. 

Tercatat sekitar 20 persen warga Kab. Bandung dari 75.000 lebih lulusan SMP tidak lagi bersekolah ke pendidikan formal. "Kita sedang melacak 20 persen penduduk Kab. Bandung usia pendidikan SMA yang tidak tercatat di pendidikan formal, apakah karena faktor ekonomi hingga tidak bisa melanjutkan sekolah, atau bersekolah di luar kabupaten, atau bisa juga memilih pendidikan pesantren. Apabila karena alasan ekonomi, kita berharap dengan akan dibebaskan biaya operasional, tentu tidak ada warga Kab. Bandung yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA," paparnya. 

Bila usulan pembebasan biaya operasional SMA/SMK disetujui, berararti target Pemkab Bandung menerapkan Wajar Dikdas 12 tahun bakal terealisasi. Karena sampai sekarang bebas biaya operasional pendidikan baru sampai tingkat SMP.

Editor  :W.Sailan.