Aher Ingin, SMA/SMK di Jabar Bersih dari Pungli dan Korupsi

Manajemen pendidikan di sekolah harus terbebas dari segala macam kegiatan yang bersinggungan dengan kebutuhan siswa seperti seragam sekolah, seragam pramuka, seragam batik, dan buku. 
Tujuannya agar masyarakat tidak berprasangka buruk kepada sekolah bahwa pengadaan hal-hal tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan atau bahkan terkategori pungutan liar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengimbau sekolah agar untuk tidak memaksakan para siswa untuk membeli seragam dan buku dari koperasi sekolah. Dia ingin agar transaksi tersebut sifatnya suka sama suka yang artinya tidak ada paksaan jika siswa memang ingin membelinya di koperasi sekolah ataupun di luar sekolah.

"Kami akan hilangkan sumber-sumber yang masih menjadi cara pandang buruk masyarakat. Pertama kami akan menghilangkan seragam sekolah dan kedua buku. Daripada seorang guru mengkoordinasi pembelian buku kemudian disangka ada korupsi atau pungli, mendingan dibebaskan," kata Aher kepada wartawan ditemui usai Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA dan SMK se-Jawa Barat di Gedung Pusdai Jabar, Bandung, Selasa (10/1/2017).

Aher menjelaskan, keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghilangkan hal-hal tersebut adalah agar wibawa seorang guru tetap terjaga di mata masyarakat. Sebab, guru merupakan suri teladan para siswa yang di pundaknya terdapat tanggungjawab untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

"Kami akan buat aturan mainnya. Saya ingin mengatakan jika ada seorang siswa memilih mana manusia paling berwibawa setelah orangtuanya, maka orang itu adalah gurunya," ujar Aher.

Selain peniadaan kewajiban membeli seragam sekolah dan buku sekolah, Aher juga mengingatkan bahwa dana sumbangan pembangunan (DSP) sekolah sifatnya sukarela meskipun menurut undang-undang sah. Dia meminta agar sekolah tidak memaksakan orang tua siswa baru untuk menyumbang kepada sekolah meskipun ada batas bawah yang terbilang terjangkau.

Agar masyarakat tidak menggunjingkan DSP, Aher mengimbau sekolah untuk berlaku transparan terkait bantuan yang diberikan orangtua kepada sekolah. Pasalnya, DSP ini melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan baik itu pemerintah ataupun masyarakat.

"Orangtua mau menyumbang alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Mau berapa terserah tidak dibatasi. DSP itu sifatnya sukarela, masa sukarela dibilang pungutan liar. Makanya akan kita buka," pungkas Aher. [jek]

Kedepannya, Dinas Pendidikan Jawa Barat harus menjadi tempat bagi para pendidik idealis yang bercita-cita untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa mendatang.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Dinas Pendidikan Jabar tidak boleh lagi menjadi tempat pungutan liar dan penyimpangan baik di tingkat provinsi ataupun unit pelaksana teknis di daerah, dan di sekolah-sekolah.

"Kita ingin membuat sekolah betul-betul kawasan bersih dari pungutan liar dan korupsi, itu misi kita ke depan. Disdik adalah tempat tenaga kependidikan, bukan mafia kependidikan. Itulah Disdik ke depan," kata Aher kepada wartawan ditemui usai Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA dan SMK se-Jawa Barat di Gedung Pusdai Jabar, Bandung, Selasa (10/1/2017).

Aher meminta masyarakat ikut serta mengawasi Dinas Pendidikan Jawa Barat agar semangat pembaruan menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugas baru yaitu mengelola SMA dan SMK.

Menurutnya, dengan pembagian tugas yang merata dalam mengelola pendidikan - jenjang SD dan SMP dikelola kabupaten/kota, SMA dan SMK dikelola provinsi, dan pendidikan tinggi dikelola kementerian - maka tugas teknis masing-masing pengelola akan berjalan dengan maksimal.

"Sekarang kami full teknis, karenanya kita deklarasikan pendidikan bersih Jawa Barat, pokoknya Jawa Barat harus bersih," pungkas Aher.